Kenaikan Harga BBM, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Bilang Begini ke Pertamina

KILASBERITA.ID - Buntut kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil minta agar pasokan BBM subsidi diawasi.

Ridwan Kamil meminta kepada pihak Pertamina untuk mengawasi pasokan BBM bersubsidi agar tepat sasaran kepada yang telah ditentukan kriterianya.

Ridwan Kamil menyebut, segi aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi harus jelas. Dia mengungkap, apabila itu bisa diselesaikan, maka permasalahan tentang BBM bersubsidi bisa diatasi dan tepat sasaran.

Baca Juga: Begini Cara Mudah Cek Bansos BLT BBM, Akan Cair Sebesar Rp. 600.000

Sebelum harga BBM naik, permasalahan yang sering terjadi yakni mengenai aturan atau regulasi tentang BBM bersubsidi karena tak semua pembeli berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dan prosesnya pun harus terukur. 

"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya_begitu saja soal beli membeli, tak ada screening. Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini," kata Ridwan Kamil usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 5 September 2022.

"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukan," ucapnya.

Baca Juga: Bima Arya Bahas Peran Konten Kreator di Raker ke-2 PWI Kota Bogor

Ridwan Kamil mengatakan, langkah pemerintah pusat menaikan harga BBM harus disikapi dengan bijak. Saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp 500 triliun.

"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp 500 triliun hanya untuk membiayai subsidi BBM," sebutnya.

Pemda Provinsi Jabar pun tidak tinggal diam dalam menyikapi kenaikan BBM ini. Ridwan Kamil akan mengawal distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran.

Baca Juga: GPI Kabupaten Bogor Serukan Tolak Rencana Kenaikan BBM Jenis Pertalite

"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," tegasnya.

Pengalaman Pemda Provinsi Jabar dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 akan menjadi tolok ukur pemberian tidak salah sasaran.